loading…
Abdul Haris Fatgehipon, Guru Besar Damai & Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial & Hukum UNJ. Foto: Ist
Guru Besar Damai & Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial & Hukum UNJ
DEMONSTRASIakhirAgustus 2025 menyisakan berbagai tanda tanya, apakah demonstrasi yang terjadi adalah suatu yang telah didesain oleh dalang atau spontanitas aksi solidaritas publik sebagai bentuk pelampiasan rasa kekecewaan melihat perilaku dari anggota DPR dan pejabat pemerintah.
Demonstrasi mahasiswa dan massa sipil terjadi di berbagai kota menuntut pembubaran DPR. Demonstrasi pembubaran DPR bisa dipahami, mengingat sikap dari sebagian anggota DPR yang kurang sensitif dengan berbagai permasalahan sosial dan himpitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.
Sebagian anggota DPR dan pejabat pemerintah, lebih sibuk memikirkan kepentingan diri, keluarga, kelompok. Perilaku KKN tahun 1998 menjadi agenda utama refomasi saat ini, seakan dilupakan bahkan dinormalkan.
Demonstrasi massa makin meluas setelah meninggalnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (Rantis) 28 Agustus 2025. Bentuk aksi demonstrasi Agustus 2025. Berbeda dengan era Malari 1974 dan Mei 1998. Demonstrasi Agustus 2025 menyerang Markas Kepolisian dan Brimob dengan menggunakan peralatan dan bom molotov. Massa aksi juga melakukan penjarahan terhadap rumah Anggota DPR dan Menteri Keuangan, kejadian seperti ini baru pertama terjadi di Indonesia.
Penjarahan terhadap rumah pribadi anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapatkan perhatian media nasional dan asing. Publik mempertanyakan sejauhmana peran dari petugas keamanan kepolisian dan TNI dalam melindungi masyarakat, rumah dari pejabat negara dengan mudah dapat jarah oleh massa.
Aparat keamanan tidak melakukan langkah preventif, langkah standar pengamanan membubarkan massa, menghalau massa dengan memberikan tembakan peringatan. Massa yang datang menjarah umumnya anak di bawah umur, yang tidak menggunakan senjata api, sangat disayangkan pihak keamanan bersifat pasif.
Kita memahami kemarahan massa terhadap prilaku pejabat negara yang tidak sensitif dengan penderitaan masyarakat, tetapi kita tidak membenarkan perilaku anarkis dan tindakan penjarahan yang merupakan tindakan pidana, tidak sesuai dengan nilai luhur yang di miliki oleh bangsa Indonesia yang dikenal sebagai homo religius.
Demonstrasi dan aksi anarkis yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, dan kerugian materi akibatpembakaran fasilitas umum, gedung pemerintah, gedung DPRD Sulsel, Rumah Dinas Wagub Jatim.
