loading…
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2026. FOTO/dok.SindoNews
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Orang Super Kaya Indonesia Diramal Melonjak Tercepat di Dunia, tapi Kelas Menengah Menyusut
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar USD217,3 miliar dengan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut BI, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk dana ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo. Kondisi itu mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga kredibilitas fiskal dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendukung pembiayaan APBN sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
